Sabtu, 24 November 2018

Produksi Migas Blok Mahakam

Produksi migas pada Blok Mahakam dikabarkan masih dibawah target yang telah ditetapkan. Sejumlah kendala yang menghalangi kinerja sumur pun satu per satu mulai diidentifikasi dan dipecahakn satu persatu. Lifting (produksi siap jual) minyak dan gas bumi PT Pertamina Hulu Mahakam atau Blok Mahakam masih berada dibawah target yang telah ditetapkan. Padahal tersisa sebanyak du bulan lagi untuk mencapai target lifting tahun ini.
Blok Mahakam
Blok Mahakam

SKK Migas (satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi telah mencatat data lifitng minyak dan gas bumi pada Blok Mahakam semenjak bulan januari 2018 sampai dengan 17 November 2018 hanya mampu mencapai 851 MMscfd atau sebesar 77% dari total target APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) tahun 2018. Sementara itu, angka lifting minyak hanya mencapai sebesar 43.000 barel perhari (bph) atau hanya 10% dibawah target harian. Wisnu Prabawa Taher, Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyebutkan sejumlah penyebab lifiting minyak blok mahakam masih dibawah target.

Salah satunya adalah masalah pada penjadwalan ualng pnegeboran yang dikarenakan rig dalam keadaan tidak siap, sedangkan sebelumnya Pertamina mengklaim bahwa telah menargetkan sebanyak 69 pengeboran sepanjang tahun 2018. Permasalah yang kedua adalah adanya masalah teknis rendahnya tekanan peralatan kompresor, pihaknya mengakui sedang mengatasi permasalahan tersebut.

Dana Investasi Swasta

Indonesia membutuhkan lebih banyak Dana Investasi swasta unutk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan. Indonesia menargetkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3% pada tahun 2019.
Dana Investasi
Dana Investasi

Dengan adanya proyeksi tersebut, Memaksa Indonesia untuk membutuhkan lebih banyak lagi dana investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan proyeksi investasi sebesar 5.600 triuliun rupiah. Pererintah Indonesia berharap, Dalam skala mayoritas dana investasi tersebut bisa diperoleh dari sektor swasta. Arif Baharudin, Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa sebanyak 80% kebutuhan akan investasi nantinya akan bersumber dari investasi yang dilakukan oleh sektor swasta.

Sedangkan sisanya akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan BUMN (badan Usaha Milik Negara) yang masing - masing akan berkontribusi sebesar nilai 8% dan juga 11%. Dalam arti lain, Pemerintah Indonesia akan memberikan investasi untuk memacu tumbuhnya perekonomian sebesar 450 triluin rupiah, Badan usaha Milik Negara akan mengumpulkan invetasi sebesar 600 triliun rupiah, dan sisanya sebesar 4500 triliun rupiah atau sebesar 80% akan dipenuhi oleh pihak swasta. Untuk mendukung sektor swasta dapat berinvestasi, Pemerintah akan berupaya melalui penawaran saham, penjualan obligasi, dan cara lainnya yang diminati oleh investor swasta baik dari dalam Negeri maupun dari luar negeri atau dana asing.

Potensi Iklan Online

Saat ini pengguna Iklan Online melonjak drastis jika dibandingkna dengan iklan yang tayang pada layar televisi. Namun, lonjakan tersebut nyatanya belum mampu menyaingi besaran belanja iklan yang menggunakan media televisi. Criteo, Perusahaan teknologi pemasaran niaga menyebutkan bahwa saat ini televisi tetap menjadi saluran utama yang digunakan untuk beriklan di Indonesia.
Iklan Online
Iklan Online

Di sisi lain, pertumbuhan belanja iklan melalui media online terkesan lebih cepat jika dibandingkan dengan belanja iklan menggunakan media televisi. Criteo menyebutkan bahwa CAGR (pertumbuhan tahunan gabungan) berbelanja iklan di media televisi telah tumbuh sebesar 14,5% semenjak tahun 2014 hingga tahun 2017. Sementara itu besaran belanja iklan yang dilakukan secara online telah tumbuh mencapai 44,3% pada periode yang sama yakni semenjak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Dari angka tersebut, nilai belanja iklan melalui media televisi amsih mendominasi daripada belanja iklan online. Tingginya lonjakan iklan online tidak lepas dari maraknya perkembangan teknologi infomarsi dan mudahnya masyarakat untuk mengakses internet dan juga perangkat untuk mengaksesnya. Sehingga, pemasangan iklan online sangat menggiurkan dan potensial jika melihat perkembangan teknologi nasional saat ini.

Pembatasan Impor Batu Bara

Tiongkok kembali mengeluarkan pernyataan dan kebijakan mengenai pembatasan Impor Batu Bara. Dampak dari kebijakan untuk mengurangi impor abtu abra ini cukup membuat indeks saham gabungan sektor batu bara mengalami penurunan. Selain turunnya Indeks saham gabungan, pembatasan impor batu abra tiongkok juga memaksa harga batu bara dunia akna mengalami penurunan harga karena kurangnya permintaan batu bara di pasar global.
Impor Batu Bara
Impor Batu Bara

Kebijakan Pemerintah Tiongkok untuk membatasi impor batu bara akan dimulai pada awal tahun 2019 mendatang. Meskipun kebijakan ini belum diterapkan, nyatanya dapat membuat indeks saham pada sektor pertambangan mengalami penurunan hingga mencapai 5,03%. Sehingga membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah sebear 0.95% pada level sebesar 5.948 poin.

Aditya Perdana Putra, Analis Semesta Indovest menyatakan bahwa rontoknya saham pertambangan dikarenakan tiongkok akan membatasi angka impor batu bara pada awal tahun 2019 mendatang. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka akan dikhawatirkan mempengaruhi kisaran harga batu bara pada skala global dan juga akan mempengaruhi permintaan batu bara dari Indonesia.

Manfaat Pelatihan Mitra Gojek

Salah satu perusahaan Startup Unicorn Tanah Air akan menyelenggarakan Pelatihan Mitra Gojek. Peltaihan yang akan deibrikan adalah berupa paket pelatihan yang terkait dengan perencanaan keuangan. Dalam acara pelatihan mitra gojek tersebut, Perusahaan On-Demand tersebut akan menggandeng konsultan keuangan yang bernama Jouska Indonesia dalam acara pelatihan perencanaan keuangan yang akan diadakan di bengkel Belajar Mitra Gojek.
Pelatihan Mitra Gojek
Pelatihan Mitra Gojek

Monita Moerdani, Vice President Transport Marketing Go-Jek menyebutkan seorang mitra Go-Jek perlu dibekali adanya pemahaman mengenai suatu perencanaan keuangan dan ini bersifat sangat penting. Apalagi menurutnya ada suatu anggapan bahwa mencari uang adlah suatu pekerjaan yang lebih mudah daripada mengelola keuangan. Senada dengan hal tersebut, Monita menilai mitra Go-Jek sangat memerlukan adanya peltaihan perencanaan keuangan seperti itu.

Pihaknya akan mengajak seluruh mitra Go-Jek untuk mendapatkan dan menggali ilmu yang baru dan juga mengundang para pakar agar dalam program pelatihan tersebut dapat diterima dan dicerna lebih baik oleh para mitra Go-Jek. Dengan adanya program ini diharapkan mitra go-jek lebih dapat memiliki kemampuan untuk mengelola dan merencanakan keuangannya lebih baik lagi.

Sandiaga Kejar Target Unicorn Indonesia

Unicorn Indonesia diprediksi akan semakin banyak bermunculan dalam 3 tahun kedepan jika kebijakan Pemerintah mampu memanfaatkan potensi ekonomi yang besar dari startup yang potensial. Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyatakan bahwa dirinya optimis jika nantinya akan ada tambahan sebnayak 6 startup Nasional yang menyandang status sebagai Unicorn dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
Unicorn Indonesia
Unicorn Indonesia

Sandiaga Uno menyebutkan bahwa hal tersebut akan terjadi jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran. Sandiaga juga mengatakan bahwa Pemerintah hendaknya harus melakukan segala pendekatan sandbox dalam membentuk suatu ekosistem digital yang lebih baik. Pemerintah yang berperan untuk menentukan koridornya tapi di sisi lain, perusahaan digital juga harus bisa bergerak dengan leluasa. Dengan hadirnya kebijakan seperti itu, bisa meyakinkan kepastian bisnis para pelaku usaha.

Sandiaga Uno juga memandang hadirnya Pemerintah di dalam industri digital pada saat ini masih belum optimal. Sehingga dampaknya adalah banyak pelaku usaha yang merasakan ketidakpastian dalam usaha bisnisnya. Maka, Pemerintah perlu menegluarkan kebijakan yang dapat meningkatkan kepastian bisnis para pelaku usaha ritisan.

Usaha Ekonomi Kreatif KEluar Dari DNI

Usaha Ekonomi Kreatif semakin membuka lebar para investor swasta domestik maupun asing untuk dapat berinvestasi pada sektor ekonomi kreatif. Terbukanya peluang ini dampak dari dikeluarkannya Dua bidang ekonomi kreatif dari Daftar Negatif Investasi yakni Ekonomi kreatif Galeri Seni dan juga gedung pertunjukan seni.
Usaha Ekonomi Kreatif
Usaha Ekonomi Kreatif

Dalam arti lain, para investor bisa memberikan kontribusi invetasinya hingga 100% pada dua sekotr ekonomi kreatif ini. Ricky J. Pesik, Wakil Kepala Badan Ekonomi KReatif atau Bekraf menyebutkan bahwa ada sebanyak dua sekotor industri ekonomi kreatif yang secara umum membutuhkan dana modal hingga puluhan miliar rupiah. Dengan arti lian maka ekonomi kreatif dapat membuka peluang invetasi asing untuk masuk berinvestasi pada dua sektor ekonomi kreatif tersebut.

Jika dilihat dari penilaian kacamata bisnis, untuk permodalan dua sektor ekonomi kreatif tersebut membutuhkan modal puluhan miliar dan bahkan tidak mungkin ada ekonomi kreatif dari sektor Galeri Seni dan Gedung pertunjukan yang modalnya bisa di bawah 50 miliar. MEskipun bisa berinvestasi sebesar 100% namun tidak mungkin investor asung dapat berinvestasi ke sebanyak 54 sektor yang akan dikeluarkan dari DNI (daftar negatif investasi) karena ada batasan minimal investasu asing yakni sebesar 10 Miliar Rupiah.

Aset Yayasan Supersemar Disita

Sejumlah aset milik Yayasan Supersemar akan terus dikejar oleh Kejaksaan untuk disita dan diserahkan kepada Negara menyusul adanya kasus penyelewangan dana yayasan supersemar yang digunakan tidak semestinya ketika pada masa era kepemimpinan Presiden Soeharto.
Yayasan Supersemar
Yayasan Supersemar

Kejaksaan agung terus berupaya untuk mengejar sejumlah aset yang dimiliki oleh Yayasan supersemar, Hal ini buah dari proses Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya telah menyita Gedung Granadi yang dijadikan sebagai kantor oleh yayasan supersemar. Bahkan lebih dari itu, Kejaksaan agung menyatakan akan terus mencari aset - aset yang diduga milik Yayasan Super semar baik yang berada di dalam negeri maupun berada di luar Negeri.

Yogi Hasibuan, Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung mengatakan akan segera mencarinya (aset yayasan supersemar). Yogi juga menyebutkan bahwa Aset - Aset yang dimiliki oleh Yayasan Supersemar saat ini tengah dicari oleh PPA (pusat pemulihan Aset) Kejaksaan Agung. Saat ini ada sebanyak enam kendaraan aset yayasan super semar yang sedang menjalani proses untuk diajukan penyitaan.

Penyaluran Beasiswa LPDP 2018

Penyaluran program Beasiswa LPDP tahun depan direncanankan akan mengalami perubahan. Hal ini menyusul permintaan dari Presiden Joko Widodo yang meminta dalam penyaluran beassiwa LPDP atau lembaga pengelola dana pembangunan untuk dikaji kembali. Permintaan pengkajian ini adalah satu buah hasil dari rapat terbatas terkait SDM (sumber daya manusia).
Beasiswa LPDP
Beasiswa LPDP

Tujuan dilakukannya pengkajian ulang beasiswa LPDP ini adalah langkah pemerintah untuk memastikan bahwa beasiswa LPDP diterima kepada program prioritas startegis Nasional seperti program teknik, dan termasuk mengundang para mentor. Sri Mulyani, Menteri keuangan mengatakan bahwa kemungkinan akan ada perubahan kebijakan terkait Beasiswa LPDP dalam beberapa waktu kedepannya. Selain meminta untuk mengkaji ulang, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar dalam proses afirmasi pemberian dana beasiswa turut diperhatiakn secara optimal.

Salah satu caranya adalah dengan memberikan beasiswa kepada pesantren dan juga kebutuhan untuk pendidikan guru. Hal ini menjadi salah satu prioritas dalam program Beasiswa LPDP kedepannya. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan tenaga pengajar di Indonesia khususnya dilingkungan pesantren dapat menikmati oendidikan ke level yang lebih tinggi lagi dengan sokongan dana beasiswa dari pemerintah.

Rabu, 21 November 2018

Peserta IMF Bali 2018

Di dalam pertemuan perekonomian dunia IMF-World Bank 2018, Pemerintah Indonesia telah mengusung beberapa program unggulan berupa agenda penting pada pertemuan dana moneter Internasional di bali. Sejumlah agenda yang diusung Pemerintah pada IMF 2018 Bali salah satunya adalah dengan merilis Bali Fintech yang memiliki fungsi sebagai memuat penataan perkembangan layanan keuangan yang berbasis teknologi atau fintech.
IMF Bali
IMF Bali

Pada Pertemuan IMF-Bank Dunia itu juga Pemerintah Indonesia memperkenalkan beberapa Startup atau perusahaan rintisan unggulan kepada sejumlah calon investor ataupu venture capital global di dalam forum Nexticorn II hingga pada hadirnya pengusaha legendaris pendiri Alibaba, Jack Ma. Menurut Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Jack Ma akan menjadi Advisor dalam Forum Nexticorn II tersebut. Rudiantara juga menyebutkan bahwa Jack Ma memberikan saran yang terbaik untuk Indonesia.

Dalam Suatu kesempatan Deputi Ketua Panitia Pertemuan Tahunan IMF Bali berbincang dengan Pendiri Alibaba, Jack Ma. Jack Ma mengatakan bahwa banyak sekali isu yang dihasilkan dari pertemuan IMF di Bali ini. ISu tersebut berupa ekonomi digital atau digital ekonomi yang akhirnya menjadi topik dimana - mana. MEnegnai ekonomi digital, Setiap negara memiliki permasalahan Gini Ratio yakni gap antara orang kaya dan juga orang miskin.

Berapa Pajak Impor Indonesia

Dilasir dari Databoks, bahwa BPS (badan pusat statistik) tanah air telah mencatat dan merilis data angka impor nasional yang terjadi sepanjang periode bulan Oktober 2018. Di dalam rilisan angka impor Indonesia bulan Oktober 2018 tersebut menunjukan bahwa nilai impor Nasional tengah mengalami lonjakan sebanyak 20,6% sehingga menjadi 17,62 Miliar Dolar Amerika Serikat atau setara dengan angka sebesar 264,3 triliun rupiah.
Data Bisnis
Data Bisnis

Data Ekonomi menunjukan bahwa tingginya permintaan dalam negeri terhadap komoditas impor berupa barang dan non barang membuat nilai impor tanah air semakin meninggi meskipun Pemerintah berupaya untuk mencegah adanya kenaikan angka impor dengan cara menaikkan pajak barang impor. Jika diakumulasikan, Data Bisnis menunjukan bahwa sepanjang periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, nilai impor barang telah meningkat sebesar 23,37% menjadi sebesar 156,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan angka sebesar 2.345,95 triliun rupiah jika dibandingkan dengan periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 yang hanya mencapai angka sebesar 126,77 miliar dolar Amerika Serikat.

Di sisi lain, angka ekspor nasional pada bulan Oktober 2018 hanya mampu tumbuh sebesar 5,877% sehingga menjadi 15,8 Miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 237 triliun rupiah, meskipun pertumbuhan ekspor maish kalah jika dibandingkan dengan angka impor, akan tetapi Nilai ekspor terbilang meninggi jika dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2017 yang lalu yakni naik sebesar 3,97%.

Urgensi Fintech Ilegal

Merujuk dari Katadata, Berita Terkini mengenai maraknya aplikasi pendanaan online melalui Google Play maupun Appstore membuat gerah para pelaku fintech yang berada di jalur yang benar. AFPI atau singkatan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia saat ini tengah berencana untuk menggaet Google Indonesia dalam upaya memberantas dan menghentikan peredaran ruang derak perusahaan fintech ilegal yang berada di Indonesia.
Berita Bisnis
Berita Bisnis

Berita Ekonomi pun masih dipenuhi oleh pemberitaan mengenai Fintech ilegal sehingga Sejumlah Upaya tersebut dilakukan guna membatasi semua ruang gerak perusahaan fintech ilegal agar nantinya tidak lagi mudah untuk membuat aplikasi maupun situs online yang baru. Sebelumnya meskipun pemblokiran aplikasi sudah dilakukan akan tetapi masih saja tumbuh aplikasi fintech ilegal di Indonesia. Sunu Widyatmoko, Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk berkomunikasi dengan Google, termasuk di dalamnya berbicara mengenai sejumlah mekanisme untuk membatasi dan memberantas fintech ilegal yang sangat mempengaruhi citra Berita Bisnis tanah air.

Langkah ini harus segera dialkukan untuk menekan secara tepat ruang gerak fintech ilegal di Indonesia agar tidak dengan mudahnya tumbuh subur. Sunu tidak menjelaskan dengan detail skema kerja sama dengan Google untuk meminimalisisr fintech ilegal. namun ia menjelaskan bahwa upaya ini harus tetap dilakukan pada tahun 2018 sekarang ini. 

Kamis, 15 November 2018

Pendirian Forum Ekonomi Kreatif

Forum Ekonomi Kreatif Dunia WCCE atau The World Conference on Creative Economy yang telah diselenggarakan di Bali pada tanggal 6 sampai dengan 8 November direncanakan akan menjadi suatu forum rutin yang digelar dua tahunan. Forum Ekonomi Kreatif kelas dunia tersebut telah digagas oleh Bekraf yakni badan ekonomi kreatif Indonesia. Bekraf berharap dengan diadakannya forum ekonomi kreatif sekelas dunia ini bisa selevel dengan forum G20.
Forum Ekonomi Kreatif
Forum Ekonomi Kreatif

Triawan Munaf, Kepala Bekraf (badan ekonomi kreatif) menyebutkan bahwa forum ekonomi kreatif tersebut berupaya membantu dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Sejumlah peserta asing turut meramaikan forum ekonomi kreatif yang digagas oleh Bekraf, Peserta asing tersebut juga banyak yang memberikan pujian dengan alasan bahwa mereka pada akhirnya memiliki landasan untuk dapat berkomunikasi mengenai pengembangan suatu ekonomi kreatif dengan negara lain.

WWCE 2018 telah digelar di Indonesia, untuk selanjutnya WWCE 2020 akan digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Terpilihnya tuan rumah WWCE 2020 ini didasari oleh berbagai pertimbangan seperti lokasi, kesiapan infrastruktur, dan juga pengembangan suatu ekonomi kreatif di negara tuan rumah.

Maraknya Kampanye Stop Impor Pangan

Impor Pangan merupakan isu swasembada pangan yang selalu laris manis digunakan dalam agenda kampanye maupun visi misi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Seperti yang diketahui, pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo berkampanye untuk berupaya menekan impor dan menghindari impor pangan.
Impor Pangan
Impor Pangan

Sedangkan di tahun 2018 ini calon presiden Prabowo Subianto ikut mengeluarkan janji manis untuk mengentikan impor pangan. Menurutnya, Indonesia bisa untuk tidak impor pangan jika dirinya terpilih menjadi presiden Republik Indonesia.Kampanye mengenai isu pangan selalu saja menjadi barang politik yang sangat seksi bagi tiap calon presiden. Akan tetapi kampanye stop impor pangan ini tidaklah rasional menurut Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor.

Dwi mengatakan bahwa sebaiknya tiap calon presiden dan wakil presiden membuat suatu program yang sangat masuk akal. Dirinya juga menyebutkan bahwa optimisme itu diperbolehkan hanya saja harusnlag rasional sehingga masyarakat tidak merasa dininabobokan, maka calon presiden dan wakil presiden diharapkan mampu membuat rencana yang rasional.

Panen Garam Tapi Masih Impor

Melimpahnya Panen Garam nasional tidak mampu diserap oleh industri. hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang mengijinkan impor garam oleh Pemerintah pada awal tahun 2018 yang lalu. Kebijakan impor garam ini tentunya sangat merugikan petani garam, diakrenakan ketika terjadi panen gara, stok garam melimpah, namun sangat sedikit sekali garam yang terjual. Bahkan, petani mulai khawatir terhadap stok garam di gudang karena hampir memasuki musim penghujan.
Panen Garam
Panen Garam

Selain itu, harga jual garam menjadi turun tidak terkendali karena hadirnya garam impor ditengah permintaan garam nasional. Sejumlah petani garam tanah airpun merasa kerugian dan kekecewaan terhadap pemerintah. Mereka bingung bagaimana cara menjaul banyaknya stok garam di gudang mereka. Belum lagi ditambah dengan adanya panen garam di bulan ini.

Sejumlah kemeterian terkait juga akhirnya saling tuding terhadap kebijakan yang merugikan rakyat tersebut. Hingga akhirnya Pemerintah pusat melalui penerbitan Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 20148 mengenai Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Cara Jadi Orang Terkaya Indonesia

Perbandingan kekayaan Orang Terkaya Indonesia terhadap kekayaan penduduk dewasa di Indonesia sangatlah besar. Ketimpangan kekayaan ini sangatlah besar dengan perbandingan 1 orang terkaya di Indonesia memiliki sebanyak 46% total kekayaan penduduk dewasa yang ada di Indonesia. Ketimpangan kekayaan ini bisa membahayakan bagi kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.
Orang Terkaya Indonesia
Orang Terkaya Indonesia

Pemerintah harus berupaya untuk menekan angka ketimpangan kekayaan ini agar ketimpangan kekayaan di Indonesia tidaklah terlalu besar. Merujuk pada data  Credit Suisse yang bertajuk Global Wealth Report 2018 Indonesia berada diurutan ke tiga di bawah Thailand dan juga India.

Pada Rilisan laporan  Credit Suisse yang bertajuk Global Wealth Report 2018 tersebut menunjukan bahwa 10 orang terkaya di Indonesia setara dengan menguasai 75,3% dari total kekayaan penduduk dewasa di Indonesia. Untuk urutan pertama yakni Thailand menunjukan bahwa 10% orang terkaya di Thailand setara dengan menguasai sebesar 85,7% dari total kekayaan penduduk dewasanya. Sedangkan India 10% orang kaya disana setara dengan 77,4% dari total kekayaan penduduk dewasanya.

Kontrak Jual Beli PLTS Cirata

Transaksi jual - beli PLTS Cirata atau pemebangkit listrik tenaga surya di Cirata akhirnya kembali diundur. Semula penandatanganan jaul beli listrik atau Power Purchase Agreement/PPA pada PLTS Cirata Jawa Barat akan dimulai pada tahun 2017 namun pada akhirnya diundur kembali.
PLTS Cirata
PLTS Cirata

Berbagai alasan menjadi sebab dalam mundurnya penandatanganan kontrak jual beli ini, salah satunya adalah tidak bisa terealisasinya penandatanganan pada tahun 2018 ini. Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa dalam penandatanganan kontrak jual beli listrik ini masih ditunda diakrenakan masih adanya beberapa kendala yang terjadi. Dirinya juga menyebutkan bahwa pada tahun 2018 ini tidak akan ada Power Purchase Agreement/PPA, dan kemungkinan terjadi pada tahun 2019 mendatang.

Disebutkan bahwa penyebab mundurnya penandatanganan kontrak jual beli listrik PLTS Cirata ini adalah adanya masalah pada administrasi kontrak dengan pihak masdar yang merupakan mitra dari anak usaha dari PT PLN Persero yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali. PLN Persero dihimbau untuk berhati - hati dalam penyusunan kontrak dikarenakan ini adalah penunjukan langsung.

Rizieq Dijebak Intelijen Mengada-ada

Pengakuan Rizieq Dijebak Intelijen menyusul dengan peristiwa pemeriksaan dirinya oleh kepolisian Arab Saudi terkait kasus dugaan pemasangan bendera organisasi terlarang pada tembok rumahnya di Arab Saudi. Sebelumnya Habib Rizieq menyerukan para pengikutnya untuk mengibarkan dan memasang bendera kalimat tauhid berwarna hitam yang diduga mirip bendera HTI di rumah pengikutnya masing - masing.
Rizieq Dijebak Intelijen
Rizieq Dijebak Intelijen

Seruan Habib Rizieq ini merupakan respon terhadap insiden pembakaran bendera diduga HTI pada saat acara hari santri nasional oleh Oknum Banser di Indonesia. Sedangkan di Arab Saudi, Habib Rizieq menuduh adanya operasi intelijen Indonesia yang sengaja memasang bendera kalimat tauhid yang diduga mirip organisasi terlarang pada tembok rumahnya di Arab Saudi. Yang akhirnya membuat dirinya diperiksa secara intensif oleh kepolisian Arab Saudi.



Peristiwa ini cukup menghebohkan publik Indonesia dan menimbulkan tanda tanya mengenai status bendera yang habib rizieq serukan untuk dikibarkan dan dipasang dirumah pengikutnya dan status bendera yang terpasang di tembok rumah Habib Rizieq di Arab Saudi.

Surat Berharga Negara Dibeli Asing

Minat investor asing terhadap pembelian Surat Berharga Negara pada bulan november 2018 menunjukan adanya peningkatan yang sangat membanggakan. Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu minat investor untk menanamkan modalnya di Indonesia sangat kecil karena dipandang masih sangat beresiko apalagi membeli surat berharga negara. Namun pada bulan November 2018 pembelian surat berharga negara oleh onvestor asing terbilang meningkat jika dibandingkan dengan bulan yang lalu yakni Oktober.
Surat Berharga Negara
Surat Berharga Negara

Investor asing sudah kembali percaya untuk investasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan angka kepemilikan surat berharga negara oleh investor asing pada tanggal 6 November 2018 saja telah mengalami penambahan sebesar 5,09 triliun rupiah sehingga menjadi 869,4 triliun rupiah jika dibandingkan dengan posisi pada bulan Oktober 2018.

Kepemilikan surat berharga negara oleh asing pada November 2018 cukup tinggi jika dibandingkan dengan kepemilikan asing di surat berharga negara pada periode sebelumnya. Untuk dua perhitungan terakhir kepemilikan asing untuk surat berharga negara melaju naik, namun jika dibandingkan dengan posisi yang sebelumnya menunjukan adanya penurunan yang cukup besar. Akan tetapi secara garis umum, tren kepemilikan asing untuk surat berharga negara mengalami kenaikan semenjak bulan Juni 2018 yang lalu.

Kemampuan Bayar Utang Pemerintah Turun

Utang Pemerintah dan kemampuan cadangan devisa Bank Indonesia dalam membiayai impor dikabarkan terus mengalami penurunan. Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia tengah gencar menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk membangun Indonesia. Sejumlah Jalan tol dan jalan raya dibangun di setiap penjuru Indonesia dari sabang samapi emrauke. Sejumlah proyek strategis juga dibangun pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini.
Utang Pemerintah
Utang Pemerintah

Namun, di sisi lain besarnya biaya pembangunan infrastruktur itu merupakan dana talangan dana asing. Sejumlah proyek strategis pun dibiayai oleh asing. Sementara itu, angka impor amsih diatas angka ekspor. Hal ini cukup membuat melemahkan mata uang Indonesia yakni rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Hingga pada akhirnya, Kemampuan cadangan devisa Indonesia dalam membayar impor dan utang pemerintah mengalami penurunan.

MEskipun begitu, menurut Agusman Direktur Eksekutif Bank Indonesia menyatakan bahwa cadangan devisa Indonesia terbilang masih mampu untuk mendukung semua ketahanan sektor eksternal Indonesia, menjaga stabilitas makroekonomi dan juga sistem keuangan nasional. Untuk diketahui, peningkatan cadangan devisa nasional pasa kali ini ditopang oleh adanya penerimaan di sektor devisa ekspor migas dan juga penarikan utang luar negeri Indonesia lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhan devisa nasional.